Saut Situmorang: Jokowi Presiden Paling Keren!

jokowi presiden paling keren

Topmetro.News – Jokowi Presiden paling keren di Indonesia? Setidaknya itu diakui Saut Situmorang, Wakil Ketua KPK. Dia menilai, Jokowi presiden paling keren sepanjang sejarah Indonesia. Ini lantaran, Jokowi berani mengambil sikap untuk menyelamatkan KPK di tengah upaya pelemahan terhadap komisi antirasuah.

Jokowi Presiden Paling Keren, Entah yang Lain

“Kalau tadi yang saya lihat seperti apa kata Profesor Mahfud (MD) di televisi, untuk sementara saya mengatakan benar kata orang banyak bahwa Jokowi presiden Indonesia paling keren sepanjang sejarah NKRI,” puji Saut Situmorang, Kamis (26/9/2019).

Jokowi Mau Dengar Aspirasi

Ucapan ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, Saut menilai akhirnya Jokowi mau mendengarkan aspirasi yang selama ini didengungkan masyarakat terkait penerbitan Perppu revisi UU KPK.

“Im serius thats my personal view, enggak tahu pimpinan lain,” ucapnya sebagaimana disiarkan fajar.

Terimakasih untuk Lapisan Masyarakat

Saut Situmorang berterima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang terus menyuarakan aspirasi mereka terkait revisi UU KPK.

Dia berharap, para mahasiswa dan pelajar yang telah menyuarakan pemikirannya terkait revisi UU KPK dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu di depan Gedung DPR untuk terus berintegritas dan dapat bergabung dengan KPK suatu hari nanti.

“Saya hanya mau tambah terima kasih buat ribuan mahasiswa, guru besar, cerdik pandai, die hard KPK, dan siapapun yang ikut memeras pikiran dan fisik beberapa hari ini. Terima kasih sudah memikirkan negeri ini,” tutur Saut Situmorang.

Pertimbangkan Penerbitan Perppu Revisi UU KPK

Sekadar diketahui Presiden Jokowi menyatakan akan mempertimbangkan penerbitan Perppu revisi UU KPK. Sikap ini ia utarakan usai mengundang sejumlah tokoh dari berbagai negara di Istana Kepresidenan, Jakarta.

“Ya tentu ini (perppu) akan kita segera hitung kalkulasi dan nanti setelah kita putuskan akan kami sampaikan pada senior dan guru-guru saya yang hadir,” kata Jokowi sebagaimana dilansir media itu.

Jokowi mengungkap, wacana ini diambil usai berdiskusi dengan para tokoh itu.

Jokowi mengaku menerima banyak masukan salah satunya yakni penerbitan Perppu revisi UU KPK.

“Banyak sekali masukan yang diberikan kepada kita utamanya masukan itu berupa penerbitan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang),” tuturnya.

Tempuh Jalur Legislative Review

Hal serupa dikatakan Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menyarankan pihak-pihak yang tidak puas dengan revisi UU KPK untuk menempuh jalur legislative review.

Menurutnya, lewat proses itu semua pihak bisa kembali memberikan masukan penyempurnaan terkait pasal-pasal yang masih kontroversial.

“Kalau saya sih menyarankan legislative review saja, dan diagendakan dalam prolegnas, untuk dibahas kembali,” kata Mahfud.

Legislative review, ujar Mahfud, cara yang paling lembut atau lunak untuk ditempuh, artinya cara yang paling kecil potensi keributannya.

Jika tidak menemukan kata sepakat, lanjutnya, dengan cara mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Solusi kali ini terbagi dua, yakni uji formal dan uji materi.

baca juga | SAUT SITUMORANG: KITA APRESIASI PEMBENTUKAN DENSUS TIPIKOR

Sebagaimana dilaporkan TOPMETRO.NEWS sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengapresiasi rencana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia.

“Seperti yang saya bilang, itu (Densus Tipikor, red.) keren, itu bagus, karena apa? Banyak hal, KPK hanya bisa masuk di penyelenggara negara dan kerugian negara, nah yang kecil-kecil itu, densus ini yang akan bisa mengatasi lubang-lubang yang selama ini KPK enggak bisa sentuh. Kita dukung!” katanya di sela acara “Ngamen Antikorupsi” di pelataran parkir Stasiun Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, baru-baru ini.

Dia mengatakan terkait dengan masalah apakah nantinya Densus Tipikor akan memfasilitasi, model kerja, struktur, dan sistemnya mirip dengan KPK itu tinggal pilihan saja.

Sejauh ini, pihaknya sudah tahu apa yang harus KPK kerjakan dan apa yang akan dikerjakan Densus Tipikor.

reporter | jeremitaran

Related posts

Leave a Comment